Komisi VIII DPR Paksa BNPB-Pemda Tangani Masyarakat Terpengaruh Banjir Jabodetabek

Komisi VIII DPR Memaksa BNPB-Pemda untuk Mengatasi Masyarakat yang Terkena Dampak Banjir Jakarta Raya

Komisi VIII DPR menekan BNPB, Kementerian Sosial, BPBD, dan Dinas Sosial untuk siap berjaga-jaga terhadap banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa BMKG telah memperkirakan bahwa curah hujan yang akan menempa wilayah Jabodetabek sangat tinggi. "Saya mendesak BNPB, Kementerian Sosial, BPBD dan Layanan Sosial di semua daerah agar siap siaga menghadapi banjir yang hampir rata di beberapa wilayah, terutama di wilayah Jabodetabek," kata Ace dalam info tertulisnya , Kamis (01/01/2020).

"Disiapkan untuk bencana, terutama banjir, menurut perkiraan BMKG karena curah hujan yang tinggi. Dan BMKG menjelaskan bahwa puncak curah hujan yang tinggi akan terjadi pada Februari 2020. Ini berarti bahwa peluang untuk banjir harus tetap diperhatikan," lanjutnya. Untuk pemerintah daerah (pemda), Ace meminta masyarakat yang terkena dampak banjir untuk menyiapkan rumah mereka sejenak. Dia meminta pemerintah daerah untuk menyediakan tempat berlindung sementara bagi masyarakat.

Baca juga: BAGAIMANA CARA MEMASANGKAN BREAK WIFI WIFI

"Di luar itu, kami tentu berharap bahwa Pemerintah Daerah menyiapkan pos-pos banjir untuk memindahkan orang, yang disebut daerah aman untuk digunakan sebagai rumah sementara bagi masyarakat," katanya. Selain itu, Ace menginginkan Kementerian Sosial dan Sosial untuk menyediakan logistik yang cukup untuk masyarakat yang terkena dampak banjir. Kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, hingga layanan kesehatan.

"Kementerian Sosial dan Dinas Sosial diharapkan dapat menyediakan kebutuhan logistik mendasar seperti makanan, minuman, layanan kesehatan bagi masyarakat sebagai korban banjir," katanya. Ace melihat bahwa sejauh ini penanganan banjir oleh BNPB di Jabodetabek sudah cukup baik. Namun, Ace meminta semua institusi untuk bekerja sama agar lebih responsif. "Sejauh yang saya ketahui, BNPB bekerja dengan sangat baik untuk menyampaikan berita dan memantau perubahan banjir. Tetapi tentu saja masalah evakuasi dan penanganan banjir tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNPB, itu membutuhkan pengaturan dengan BPBD dan Kementerian Sosial dan Layanan Sosial di tempat untuk melakukan respons kritis, "jelasnya.

Pos Komisi VIII DPR Paksa BNPB-Pemda Ditangani Masyarakat Yang Terkena Dampak Banjir Jakarta Raya muncul terlebih dahulu.