Pemprov DKI Berikan Izin DWP : Panitia Dengan Penolak Telah Bersua

Pemerintah Provinsi DKI Memberikan Ijin DWP: Komite Dengan Rejector Telah Bertemu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa ada faksi yang menolak panggung musik Djakarta Warehouse Project (DWP). Mereka mengatakan ada pertemuan antara fraksi panitia acara dan kelompok-kelompok yang menolaknya. "Mereka telah melakukan banyak pertemuan yang telah kami pantau dan berkomunikasi dengan teman-teman di seberang DWP ini," kata Penjabat Kepala Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali, dalam pertemuan wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (Jumat) 12 / 13/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang telah memberikan izin kepada komite DWP. Namun, DWP harus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan, terutama yang bebas dari narkoba.

"Mereka telah memenuhi persyaratan karena ada persyaratan yang harus disediakan dan pelaksana telah menghubungi kami," kata Alberto. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan faksi polisi untuk mengamati acara tersebut. Izin acara dapat dicabut jika komite bekerja pada pelanggaran.

Baca juga: Berita Terkini, Desa Wisata Bali Dengan Pemandangan Indah

"Kami mengatur dengan Satpol PP, Kepolisian Metropolitan Jakarta untuk berkolaborasi dan bekerja sama di lapangan untuk mengamati kegiatan dan kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki kekuatan untuk mencabut izin jika ditemukan kecurangan," kata Alberto. Ditemukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan izin untuk kinerja DWP dilakukan dari 13 hingga 15 Desember 2019. Namun, Pemerintah Provinsi memberikan tiga catatan, yaitu:

1. Komite eksekutif berjanji untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, dan untuk menghormati nilai-nilai budaya yang berlaku melalui kepatutan;
2. Panitia juga berjanji kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
3. Jika janji komite eksekutif DWP 2019 dilanggar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas yang dihitung karena dapat mencabut izin kegiatan.

Jabatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Memberi Izin DWP: Komite dengan Rejector Telah Ditemukan muncul pertama kali pada.